BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR
BELAKANG
Di awal tahun 2012 ini rakayat Indonesia kembali
mendapat kado pahit dari pemerintah dengan adanya rencana pembatasan secara
perlahan-lahan penggunaan BBM bersubsidi sampai akhirnya akan di hapuskan. Pemerintah
Indonesia rencananya akan memberlakukan hal tersebut mulai 1 April 2012
mendatang. Namun, masih terjadi polemik diberbagai lapisan masyarakat.
Pemerintah pusat beralasan pembatasan BBM bersubsidi
ini dilakukan karena anggaran untuk BBM bersubsidi sangatlah memberatkan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pemerintah juga berencana untuk mengalihkan
BBM menjadi BBG atau bahan bakar gas. Selain itu pemerintah juga berdalih bahwa
BBM bersubidi sekarang sudah tidak tepat sasaran.
Padahal BBM bersubsidi adalah salah satu sumber
energi yang sangat mendukung pergerakan masyarakat Indonesia, terutama bagi
mereka yang ada dikalanganka ekomomi menengah ke bawah. Sejumlah pihak kemudian
angkat bicara dan menentang rencana tersebut.
Dengan melakukan pemabatasan, pemerintah membuat rakyat
semakin kalang kabut. Karena harga BBG tentunya diatas dari harga BBM terutama
BBM bersubsidi. Selian itu juga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan
dunia usaha terutama usaha mikro.
Maka dari itulah kami berusaha membahas
dampak-dampak dari berbagai hal mengenai BBM bersubsidi dan usaha
pembatasannya. Agar kita dapat menarik kesimpulan dari polemik pembatasan BBM
bersubsidi ini. Sehingga langkah yang kita ambil tidak merugikan siapa pun di
masa yang akan datang.
2. RUMUSAN
MASALAH
a. Apakah
BBM bersubsidi itu ?
b. Bagaimana
dampak bila BBM bersubsidi tetap digunakan secara umum ?
c. Apakah
dampak bila BBM bersubsidi dibatasi ?
d. Bagaimana
solusi untuk mengatasi polemik pembatasan BBM bersubsidi ?
3. TUJUAN
MAKALAH
a. Untuk
mengetahui apa itu BBM bersubsidi
b. Untuk
mengetahui dampak dari BBM bersubsidi apabila tetap digunakan secara umum
c. Untuk
mengetahui dampak dari BBM bersubsidi apabila penggunaannya dibatasi.
d. Untuk
mengetahui bagaimana solusi untuk mengatasi polemik pembatasan BBM bersubsidi.
BAB II
PEMBAHASAN
1.
BBM
bersubsidi.
BBM
( bahan bakar minyak ) adalah senyawa hidrokarbon yang dibentuk dari proses
yang berlangsung dalam skala waktu geologis. Bahan bakar minyak sendiri
merupakan hasil pengilangan dari minyak bumi ( minyak mentah ) yang telah
melalui proses pemurnian dan pengubahan struktur serta komposisinya. Proses
pemurnian dan pengubahan srtuktur serta komposisinya berlangsung di kilang
minyak yang merupakan tempat pengolahah sekaligus distribusi awal BBM. BBM
digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor terutama untuk jenis premium,
pertamax, dan solar. Namun adapula yang digunakan untuk keperluan rumah tangga
seperti LPG dan minyak tanah.
Dalam
skala kehidupan manusia, BBM merupakan sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui. Artinya, suatu saat nanti akan habis dan sebelum habis harganya
akan terus meningkat. Di Indonesia pemerintah menjalankan sebuah program yakni
BBM bersubsidi untuk membantu rakyat kecil.
Subsidi
( disebut juga subvensi) adalah
bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor
ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau
distributor dalam suatu industri
untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan
yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk
mendorongnya mempekerjakan lebih banyak buruh
(seperti dalam subsidi upah).
Jadi BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan
bermotor yang pembeliannya sebagian di tanggung oleh pemerintah melalui APBN (
Anggara Pendapatan Belanja Negara ) sebagai salah satu bentuk kepedulian
terhadap rakyat miskin. Subsidi BBM dapat pula diartikan sebagai bayaran yang
harus dilakukan oleh pemerintah pada Pertamina dalam simulasi dimana pendapatan
yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih
rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. BBM bersubsidi sangat
membantu rakyat Indonesia dalam melakukan mobilisasi untuk kehidupn
sehari-hari. BBM bersubsidi yang digunakan di Indonesia adalah bahan bakar
minyak jenis premium.
2.
Dampak
Penggunaan BBM Bersubsidi Secara Umum
BBM bersubsidi
adalah salah satu contoh kebijakan ekonomi yang berjalan tidak adil. Karena
secara konseptual BBM bersubsidi digunakan untuk membantu warga negara yang
kurang mampu, namun kenyataannya disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah
keatas. BBM bersubsidi yang lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah
keatas mengindikasikan BBM bersubsidi yang salah sasaran.
Menurut data dari sebuah survei
misalnya, pemilik mobil pribadi rata-rata menikmati subsidi dari BBM sebesar
1,2 juta perbulan, sangat tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh
masyarakat yang kurang mampu terutama yang tidak mempunyai kendaraan bermotor. kendaraan-kendaraan
roda dua milik masyarakat kurang mampu biasanya membeli BBM yang dijual di
kios-kios eceran yang harganya pasti lebih mahal dari SPBU. Harga BBM yang
bersubsidi di kios-kios. Jadi jika subsidi ini diteruskan saya rasa hanya akan
buang-buang uang dari APBN karena hanya kalangan menengah ke atas saja yang
menikmati subsidi ini.
Subsidi
memang sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk menjangkau harga BBM. Tapi
kalau dibiarkan terus menerus, subsidi yang diberikan oleh pemerintah akan
menggerogoti keuangan negara dalam APBN. Tahun 2003-2004, Presiden Megawati
Sukarnoputri menghadapi masalah klasik, yaitu
membengkaknya subsidi BBM. Harga bensin Premium saat itu adalah Rp 1810/liter
dan cukup menggerogoti APBN kita. Harga tersebut ditetapkan pada 1 Januari 2003
dan bertahan sampai akhir kepemimpinan Megawati Sukarnoputri. kemudian
kemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono merevisi harga premium pada 1 Maret 2005 menjadi
Rp 2400/liter. Dan yang kedua pada 1 Oktober 2005 dengan kembali merevisi harga
Premium menjadi Rp 4500/liter. Harga Rp. 4500/liter ini bertahan sampai
sekarang ini.
Pada
tahun 2011 yang lalu pemerintah menambahkan subsidi BBM sebesar Rp.33,823
triliun, yang semula hanya Rp. 95,5 triliun. Sehingga total subsidi BBM tahun
2011 adalah Rp. 129,723 triliun. Hal ini dilakukan karena adanya lonjakan
penggunaan BBM bersubsidi secara nasional. Namun tetap saja pertamina merugi,
total kerugian penyaluran BBM bersubsidi ada di kisaran angka Rp. 2 triliun. Di
tahun 2009 kerugian mencapai Rp. 4,9 triliiun dan di tahun 2010 mencapai Rp.
2,5 triliun. Ini merupakan gambaran bahwa 3 tahun terakhir dana anggaran untuk
BBM bersubsidi semakin meningkat untuk menutupi kerugian di pihak pertamina.
Padahal jika dibandingkan dengan anggaran pangan yang sangat dibutuhkan oleh
rakyat miskin jumlahnya jauh lebih besar.
Peningkatan
jumlah anggaran ini tidak lepas dari pemakaian BBM bersubsidi yang sangat
besar. Pemakaian BBM bersubsidi yang semakin besar didorong oleh beberapa
faktor seperti :
1. Bertambahnya
penggunaan kendaraan bermotor baik roda 4, bis, truk, maupun roda 2.
2. Penambahan
mesin-mesin industri bagi pihak perusahaan (terutama swasta).
3. Energi
pembangkit listrik yang baru (karena sekarang PLN sudah menjadi perusahaan
swasta).
4. Dan
masih banyak lagi yang lainnya.
Jika hal ini terus
dibiarkan akan mennyebabkan kerugian Negara yang semakin membengkak yang pada
akhirnya rakyat kecillah yang merasakan akibatnya. Kemiskinan akan semakin
merajalela tentunya.
3. Dampak Pembatasan Subsidi BBM
Setelah sekian
lama masyarakat difasilitasi oleh pemerintah dengan subsidi BBM, akhirnya di
era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberlakukan gebrakan yang sangat
sensasional. Mulai dari menaikkan BBM industri di tahun 2007, pengurangan
subsidi di awal 2008 dan rencananya akan dibatasi pada tahun 2012 ini.
Tentunya
hal ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia khususnya bagi rakyat kecil dan
dunia usaha mikro serta makro. Mereka terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk
kehidupan sehari-hari dan untuk melanjutkan usaha mereka. Rumah tangga (
masyarakat miskin ) adalah pihak yang paling merasakan beban berat akibat
kenaikan bahan bakar minyak. Meningkatnya biaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup
yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli
menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dalam kondisi yang miskin dan menjerat.
Hal ini terjadi karena Masyarakat kurang disiapkan sejak awal untuk menggunakan
energi secara hemat dan tidak diarahkan untuk menggunakan sumber energi
alternatif. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang sangat terbatas dan
tidak diimbangi dengan pemeliharaan yang memadai sehingga tidak dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat (misalnya sarana transportasi umum).
Namun menurut Adam
( kontan.co.id, Senin 20 februari 2012 ), ekonom LIPI pembatasan BBM bersubsidi
malah meningkatkan presentase inflasi sebesar 0,77%. Inflasi ini kemudian
memicu naiknya harga-harga komoditi lainnya. Pembatasan BBM bersubsidi juga
belum tentu menghasilkan surplus.
Menurut
pemerintah dengan pembatasan subsidi BBM maka akan bermanfaat dalam
meningkatkan ketahanan energi, pengurangan penggunaan BBM dan peningkatan
diversifikasi energi. Selain itu, pemerintah juga berdalih bahwa pembatasan BBM
bersubsidi mendukung program langit biru dan pengurangan emisi gas rumah kaca
dan penghematan volume BBM bersubsidi untuk tahun 2012 diperkirakan sebesar 2,5
juta kiloliter (KL) dari kuota volume APBN sebesar 40 juta KL. Sehingga
penghematannya dapat direalokasikan untuk belanja infrastruktur energi, sarana
dan prasarana angkutan umum, anggaran pendidikan dan cadangan resikofiskal.
Pemerintah juga merencakan mengalihkan anggaran untuk BBM bersubsidi ke bidang
lainnya seperti kompensasi untuk rakyat kurang mampu dan pengadaan bahan-bahan
pokok. Pemerintah berencana akan mengalihkan BBM bersubsidi menjadi BBG ( bahan
bakar gas ) yakni CNG dan LGV. Namun masalahnya infrastuktur untuk
diversifikasi masih belum memadai. Tentu saja hal ini akan menimbulkan polemic
yang lebih lanjut seperti terjadinya kelangkaan bahan bakar.
Selain itu, para
elit politik juga seakan-akan menggunakan opsi pembatasan BBM bersubsidi ini
untuk mengadu kekuatan politik dan saling menjatuhkan. Sehingga penetapan
kebijakan tentang pembatasan BBM bersubsidi ini berjalan alot dan seakan
diulur-ulur. Akibatnya rakyat kecil lagi yang menderita dengan adanya spekulasi
ekonomi di masyarakat banyak. Spekulasi ekonomi ini bisa memngakibatkan naiknya
harga bahan-bahan pokok dan kebutuhan hidup lainnya.
4.
Solusi
Mengatasi Polemik Pembatasan BBM Bersubsidi
Wacana
pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi dan mengkonversinya ke BBG
menimbulkan polemic di kalangan masyarakat. Ada yang pro namun ada pula yang
kontra. BBG yang rencananya akan menggunakan CNG ( compressed natural gas ) dan
LGV ( liquefied gas for vehicle ).
BBG
( bahan bakar gas ) atau LNG (Liquefied
natural gas ) adalah gas alam
yang telah diproses untuk menghilangkan ketidakmurnian dan hidrokarbon
berat dan kemudian dikondensasi menjadi cairan
pada tekan atmosfer dengan mendinginkannya sekitar -160° Celcius.
LNG menawarkan kepadatan energi
yang sebanding dengan bahan bakar petrol
dan diesel
dan menghasilkan polusi yang lebih sedikit, tetapi biaya produksi yang relatif
tinggi dan kebutuhan penyimpanannya yang menggunakan tangki cryogenic yang
mahal telah mencegah penggunaannya dalam aplikasi komersial.
LGV
merupakan bahan bakar gas yang diformulasikan untuk kendaraan bermotor yang
menggunakan spark ignition engine terdiri dari campuran propane (C3) dan butane
(C4). Singkatnya, LGV merupakan LPG untuk kendaraan. Kualitas pembakaran LGV
setara dengan RON 98 dan ramah lingkungan. Tekanannya berkisar antara 8-12 bar,
jauh lebih kecil ketimbang CNG yang tekanannya mencapai 200 bar. Harga LGV
lebih tinggi dibandingkan dengan BBM bersubsidi, tetapi lebih rendah dari harga
BBM non subsidi. LGV lebih fleksibel digunakan untuk daerah-daerah yang jauh
dari sumber gas atau tidak memiliki pipa gas bumi.Sedangkan Compressed Natural
Gas (CNG) merupakan bahan bakar gas yang dibuat dengan melakukan kompresi
metana (CH4) yang diekstrak dari gas alam. CNG disimpan dan didistribusikan
dalam bejana tekan, biasanya berbentuk silinder. CNG memiliki tekanan 200 bar,
dengan tangki yang lebih besar ketimbang LGV. CNG telah digunakan di berbagai
negara, terutama untuk transportasi umum. Di Indonesia, angkutan umum yang
telah menggunakan CNG, antara lain bus Transjakarta. Harganya Rp 3.100 per
liter setara premium (lsp) dan rencananya akan dinaikkan menjadi Rp 4.100 per
lsp. CNG digunakan di daerah-daerah yang memiliki sumber gas atau terdapat pipa
gas bumi. Tak mengherankan kalau SPBG CNG terbatas jumlahnya.
CNG kadang-kadang dianggap sama
dengan LNG.
Walaupun keduanya sama-sama gas alam, perbedaan utamanya adalah CNG adalah gas
terkompresi sedangkan LNG adalah gas dalam bentuk cair. CNG secara ekonomis
lebih murah dalam produksi dan penyimpanan dibandingkan LNG yang membutuhkan
pendinginan dan tangki kriogenik yang mahal. Akan tetapi CNG membutuhkan tempat
penyimpanan yang lebih besar untuk sejumlah massa gas alam yang sama serta
perlu tekanan yang sangat tinggi. Oleh karena itu pemasaran CNG lebih ekonomis
untuk lokasi-lokasi yang dekat dengan sumber gas alam. CNG juga perlu dibedakan
dari LPG,
yang merupakan campuran terkompresi dari propana
(C3H8) dan butana (C4H10).
Beberapa
pihak setuju dengan wacana konversi BBM subsidi ke BBG ini. Namun konversi ini
terkendala dengan infrastruktur dan alat converter yang mahal. Sehingga tidak
semua orang dapat membeli alat converter ini.
Namun,
pihak-pihak yang kontra dengan konversi BBM ini menyarankan agar BBM subsidi
tidak perlu dibatasi. Karena dengan membatasi BBM bersubsidi berarti
meningkatkan presentase inflasi sebesar 0,77 % dengan penghematan anggaran
sebesar Rp. 8,1 triliun. Sementara itu jika pemerintah menaikkan harga BBM
bersubsidi sebesar Rp. 500 per liter maka hanya akan memberikan sumbangan
inflasi sebesar 0,19% dan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 12,7 triliun.
Sedangkan jika kenaikannya Rp 1.000 per liter, maka sumbangan inflasinya cuma
0,38% dan penghematan anggarannya bisa mencapai Rp 25,5 triliun. Maka dari itu
pihak yang kontra menyarankan agar BBM subsidi dinaikkan saja harganya.
Badan
Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan juga sudah melakukan penghitungan
sendiri. Berdasarkan kajian BKF, apabila harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.000
per liter maka, anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp 21 triliun. Namun,
disatu sisi tetap saja menaikkan harga BBM memberatkan rakyat kecil.
Maka
solusi yang dapat kita ambil yaitu dengan menjalankan dua program sealigus.
Yang pertama menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap, yang pertama
sebesar Rp. 500 per liter dan yang kedua sebesar Rp.1000 per liter. Disamping
itu kendaraan yang dimiliki oleh orang-orang yang berpenghasilan besar dilarang
menggunakan BBM bersubsidi termasuk pula pada mobil-mobi dinas pemerintah.
Setelah anggaran Negara telah cukup untuk riset alat converter dan membangun
fasilitas untuk BBG maka penggunaan BBG dialihkan kepada orang-orang golongan
menengah ke atas dan mobil-mobil dinas pemerintah.
Dengan
begitu maka anggaran Negara dapat dihemat dan dialihkan pada bidang lainnya
terutama pangan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu penggunaan Bahan Bakar
Minyak dapat ditekan untuk menghemat bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui
ini.
BAB
III
PENUTUP
1.
Kesimpulan
· BBM
bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan bermotor
yang pembeliannya sebagian di tanggung oleh pemerintah melalui APBN ( Anggara
Pendapatan Belanja Negara ) sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap
rakyat miskin.
· BBM
bersubsidi yang digunakan sevara umum merupakan kebijakan ekonomi yang yang
berjalan tidak adil. BBM bersubsidi yang secara konseptual diselenggarakan
untuk rakyat kecil nyatanya lebih banyak digunakan oleh kalangan menengah ke
atas. Akibatnya Negara merugi karena anggaran untuk BBM bersubsidi terus membengkak.
·
Dampak pembatasan BBM bersubsidi yaitu
mengakibatkan kenaikan presentase inflasi sebesar 0,77%. Sehingga perekonomian
Negara semakin terpuruk. Pembatasan BBM bersubsidi juga akan berdampak bagi
kehidupan politik Indonesia karena para elit politik juga menggunakan
opsi pembatasan BBM bersubsidi ini untuk mengadu kekuatan politik dan saling
menjatuhkan.
· Solusi
untuk polemik BBM bersubsidi yaitu dengan menjalankan dua program. Yang pertama
menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap, yang pertama sebesar Rp. 500
per liter dan yang kedua sebesar Rp.1000 per liter. Disamping itu kendaraan
yang dimiliki oleh orang-orang yang berpenghasilan besar dilarang menggunakan
BBM bersubsidi termasuk pula pada mobil-mobi dinas pemerintah. Setelah anggaran
Negara telah cukup untuk riset alat converter dan membangun fasilitas untuk BBG
maka penggunaan BBG dialihkan kepada orang-orang golongan menengah ke atas dan
mobil-mobil dinas pemerintah.
2.
Saran
ü Sebaiknya
pemerintah ( eksekutif ) mempertimbangkan kondisi rakyat dalam mengambil
keputusan. Khususnya dalam polemic BBM bersubsidi ini. Agar rayat tidak semakin
menderita.
ü Diharapkan
para wakil rakyat ( legislative ) lebih memperhatikan aspirasi rakyat ketimbang
memanfaatkan opsi pemabatasan BBM bersubsidi untuk beradu kekuatan politik.
ü Diharapkan
kepada para pejabat dan orang-orang golongan menengah keatas untuk menggunakan
BBM non subsidi agar Negara tidak lagi menanggung beban anggaran subsidi yang
besar. Menggunakan sesuatu sesuai dengan hak dan batas kemampuan kita.
ü Rakyat
Indonesia diharapkan untuk mengguankan bahan bakar alternatif yang diambil dari
sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
ü Diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang
dampak-dampak pembatasan BBM bersubsidi ini agar langkah yang pemerintah ambil
tidak merugikan bagi siapa pun.
DAFTAR PUSTAKA
Yusuf, Ainun Jariah, Reskiyah Ramadhani.
2012. Makalah Polemik Pembatasan BBM Bersubsidi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar